Menjaga Keadilan di Tengah Dinamika Aksi Massa dan Aparat

Pernyataan Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, kembali menjadi sorotan publik setelah menyinggung dinamika antara aparat keamanan dan massa aksi. Menurutnya, masyarakat yang menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi tidak bisa serta-merta disalahkan. Aksi marah-marah dalam unjuk rasa, kata Mahfud, adalah bentuk penyampaian pendapat dan aspirasi yang seharusnya dipandang sebagai bagian dari upaya penegakan keadilan.

Mahfud menekankan pentingnya sikap sabar dan jernih dalam melihat peristiwa demonstrasi. Ia menolak pandangan yang menganggap tindakan represif aparat sebagai solusi utama. Justru, menurutnya, represivitas hanya akan menambah jurang ketidakpercayaan antara masyarakat dan aparat negara. Rakyat yang turun ke jalan membawa keresahan, dan keresahan itu perlu dipahami sebagai wujud kepedulian terhadap keadilan sosial.

Namun, Mahfud juga tidak menutup mata terhadap dilema yang dihadapi aparat di lapangan. Ia menyinggung peristiwa aparat dengan kendaraan taktis yang menabrak pendemo. Dalam pandangannya, aparat pun berada dalam situasi sulit. Terkadang mereka bisa panik ketika terdesak oleh massa, sehingga muncul tindakan yang di luar kendali. Dalam kondisi seperti itu, aparat bisa saja disalahkan atasan jika dianggap tidak tegas, namun juga dikritik publik bila terlalu keras menghadapi demonstran.

Keterangan ini menunjukkan bahwa persoalan aksi massa dan aparat bukanlah hitam-putih. Mahfud ingin mengajak semua pihak melihat realitas dengan lebih adil. Demonstran memang berhak menyuarakan pendapat, tetapi aparat juga memikul tanggung jawab menjaga ketertiban. Benturan antara keduanya seharusnya tidak hanya dipahami sebagai konflik, melainkan sebagai tantangan bersama untuk menjaga ruang demokrasi tetap sehat.

Pada akhirnya, pesan Mahfud menegaskan perlunya keseimbangan: rakyat harus tetap diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi tanpa takut direpresi, sementara aparat juga butuh dukungan agar tidak selalu menjadi pihak yang disalahkan. Dalam negara demokrasi, harmoni antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum adalah kunci menjaga persatuan. Dialog, empati, dan kebijaksanaan dari semua pihak menjadi jalan tengah agar keadilan bisa ditegakkan tanpa mengorbankan kemanusiaan.