Dampak Muktamar Nahdlatul
Ulama (NU) di Cipasung, Tasikmalaya tahun 1994 terus berkepanjangan.
Kepengurusan KH Achmad Shiddiq (Rais 'Aam PBNU) dan Gus
Dur (Ketum PBNU) tidak mendapat sambutan baik dari rezim Orde Baru
Soeharto.
NU sudah beberapa tahun tidak diterima Soeharto
padahal sudah menjadi sebuah kelaziman kepengurusan baru ormas, orpol, atau
organisasi menghadap presiden. Tetapi hal itu tidak membuat pengurus NU gusar.
Justru beberapa kalangan menilai, NU sudah berada pada posisi yang tepat
sebagai bagian dari independensi NU dari kekuasaan. Juga sebagai bentuk perlawanan
terhadap rezim otoriter dan korup itu.
Perlawanan Gus Dur itu mendapatkan saluran tidak
hanya di NU muda, tetapi juga di kalangan aktivis pro demokrasi. Dinamika
tersebut akhirnya menjadi perbincangan di Forum Demokrasi (Fordem). Dalam
sebuah pertemuan rutin, seorang aktivis demokrasi bertanya, “Bagaimana kelanjutan
perseteruan NU dan Soeharto ini?”
“Gampang, sebentar lagi Soeharto juga akan datang
menemui saya,” kata Gus Dur enteng disambut tawa para aktivis.
“Saya serius ini, jangan ketawa, ini bukan
main-main,” ujar Gus Dur menegaskan. Tetapi justru kembali disambut gelak tawa
yang semakin menderai. Gus Dur memang serius. Ia merancang acara NU yang
dipegang RMINU sebagai lembaga yang menghimpun puluhan ribu pesantren. Gus Dur
menunjuk KH Hasan Mutawakil Alallah agar tidak terlalu kontroversial di
mata Soeharto.
Rupanya Soeharto juga tidak mau kehilangan
pegangan di NU. Soeharto berharap RMINU bisa dikendalikan. Sebab itu, ia
memutuskan datang di acara tersebut. Dalam pandangannya, Kiai Mutawakil tidak
membahayakan Orde Baru secara politik. Pada hari yang ditentukan, Seoharto
datang di acara RMINU. Di situ Soeharto tidak hanya bertemu dengan tuan rumah
Kiai Mutawakil, tetapi Soeharto juga bertemu dengan pemilik acara sesungguhnya,
yaitu PBNU yang dinakhodai Gus Dur. (Fathoni)
*) Sumber: buku “Fragmen Sejarah NU” (Abdul
Mun’im DZ, 2017)
