Tragedi penembakan seorang guru di Distrik Anggur, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah menggemparkan banyak pihak. Insiden yang terjadi pada 21 Maret 2025 ini kembali menyoroti tantangan besar yang dihadapi tenaga pendidik di wilayah konflik. Guru yang berasal dari Flores, NTT, tersebut kehilangan nyawanya saat menjalankan tugas mulianya dalam mencerdaskan anak-anak bangsa.
Sebagai langkah responsif, Mendikdasmen Abdul Mu’ti berkoordinasi dengan berbagai pihak keamanan untuk memastikan perlindungan bagi tenaga pendidik, terutama di daerah-daerah terpencil yang rawan konflik. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah menggandeng prajurit TNI sebagai relawan pengajar. Program ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tenaga pendidik sekaligus memberikan keamanan bagi guru yang bertugas di daerah berisiko tinggi.
Program TNI Mendidik sebenarnya bukan hal baru. Konsep ini telah diperkenalkan sejak 2019 dengan melibatkan prajurit TNI sebagai tenaga kependidikan di berbagai daerah terpencil. Mereka bukan guru tetap, melainkan relawan yang diberikan pelatihan pedagogis agar mampu menyampaikan materi pembelajaran dengan baik. Keahlian dan kedisiplinan yang dimiliki oleh prajurit diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah yang sulit dijangkau.
Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Keberadaan relawan dari TNI tidak hanya berfungsi sebagai tenaga pengajar, tetapi juga sebagai penjaga keamanan yang dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian, diharapkan semakin banyak anak-anak Papua yang mendapatkan pendidikan yang layak tanpa dihantui rasa takut.
Selain itu, program ini juga mencerminkan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam membangun pendidikan di Indonesia. Pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat harus bekerja sama dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Tidak hanya di Papua, model kolaborasi seperti ini juga dapat diterapkan di daerah lain yang menghadapi keterbatasan tenaga pendidik dan infrastruktur pendidikan.
Namun, program ini bukan tanpa tantangan. TNI yang berperan sebagai relawan pengajar tetap memerlukan pelatihan tambahan agar dapat menyampaikan materi dengan metode yang tepat sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu, adanya keterbatasan akses terhadap bahan ajar dan fasilitas belajar juga menjadi kendala yang harus segera diatasi agar pendidikan di daerah terpencil bisa berjalan dengan optimal.
Di sisi lain, masyarakat di daerah konflik juga membutuhkan pendekatan sosial yang lebih mendalam. Trauma akibat kekerasan yang terjadi di sekitar mereka harus diatasi melalui pendampingan psikologis dan program-program sosial lainnya. Dengan begitu, anak-anak di Papua tidak hanya mendapatkan akses pendidikan, tetapi juga merasa lebih aman dan termotivasi untuk terus belajar.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti juga berencana mengunjungi keluarga korban di Flores, NTT, sebagai bentuk empati dan dukungan moral. Selain memberikan bantuan material, kunjungan ini juga diharapkan dapat memberikan harapan bagi keluarga korban bahwa pengorbanan yang telah diberikan tidak sia-sia. Harapannya, kejadian serupa tidak akan terulang di masa yang akan datang.
Keberadaan program TNI Mendidik menjadi simbol dari semangat kebersamaan dalam menjaga pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa, tanpa terkecuali. Dengan adanya relawan pendidikan, termasuk dari kalangan militer, akses terhadap ilmu pengetahuan bisa semakin luas dan merata.
Di tengah berbagai tantangan yang ada, langkah-langkah nyata harus terus dilakukan agar dunia pendidikan di Indonesia semakin maju. Guru-guru yang bertugas di daerah terpencil harus mendapatkan perlindungan yang layak, dan anak-anak di Papua berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Semoga program ini dapat menjadi awal dari perubahan besar dalam dunia pendidikan Indonesia.
